Aksi-Aksi Trituta (Tiga Tuntutan Rakyat) Pada Tahun 1966

Sejarah lahirnya G-30S/PKI pada waktu masa pemerintahan demokrasi terpimpin pada saat itu pada tanggal 5 juli 1959 maka Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden dan empat hari Presiden Soekarno mengeluarkan dekritnya,  maka Kabinet Djuanda di bubarkan menjadi Kabinet Kerja, Chaerul Shaleh ditugaskan untuk menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) menurut penetapan presiden No.2 tahun 1959 dengan di bentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS).

Pada mulanya DPR hasil pemilu 1955 mengikuti saja kebijakan presiden Soekarno, akan tetapi mereka kemudian menolak APBN tahun 1960 yang di ajukan oleh pemerintah, karna adanya penolakan tersebut maka di keluarkannya Penpres No. 3 tahun 1960 yang menyatakan pembubaran DPR hasil pemilu 1955, lalu pada tanggal 24 Juni 1960 Presiden Soekarno telah berhasil menyusun anggota DPR baru dengan di beri nama Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong (DPR-GR) para anggota DPR-GR di lantik pada tanggal 25 juni 1960.

Dalam komposisi anggota DPR-GR itu perbandingan jumlah golongan Nasionalis, Islam, dan Komunis adalah 44, 43, 30 namun setelah di lakukan penembahan pertimbangan itu berubah menjadi  94, 67,81, dengan demikian partai yang paling di untungkan dari kebijakan presiden tersebut adalah PKI, sedangkan dalam pidato presiden pada pelantikan DPR-GR tanggal 25 Juni 1960 adalah melaksanakan Manifestasi Politik (Manipol), merealisai Amanat Penderitaan Rakyat (Ampera), dan melaksanakan Demokrasi Terpimpin. Akan tetapi setelah Presiden Soekarno tiba ke tanah air, Liga Demokrasi di bubarkan melalui Penpres No.3 tahun 1959 lalu kemudian Presiden Soekarno membentuk Front Nasional  yaitu suatu organisai massa yang memperjuangkan cita-cita proklamasi, dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945, sedangkan Front Nasional ini di ketuai  oleh Presiden Soekarno sendiri.

TNI dan Polisi pada tahun 1964 di persatukan menjadi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) mereka kembali pada peran sosial-politiknya seperti selama zaman perang kemerdekaan, ABRI diakui sebagai salah satu golongan fungsional (karya) yang mempunyai wakil dalam MPRS pada masa demokrasi terpimpin itu, presiden soekarno melakukan politik perimbangan kekuatan (balance of power) bukan hanya antara angkatan dalam ABRI melainkan juga antara ABRI dengan partai-partai politik yang ada. Dengan semboyan “politik adalah panglima” seperti yang di lancarkan oleh PKI usaha untuk mempolitisasi ABRI semakin jelas presiden mengambil ahli secara langsung pemimpin tertinggi ABRI dengan membentuk Komando Operasi Tertinggi (Koti).

Pada tahun 1964 ketua PKI D.N. Aidit berceramah di depan Kursus Kader Revolusi Angkatan Dwikora, dalam ceramahnya tersebut D.N.Aidit menyatakan: “bila kita (Indonesia) telah mencapai taraf hidup adil dan makmur dan telah sampai kepada sosialisme Indonesia, maka kita tidak lagi membutuhkan Indonesia”. Selanjutnya ketika terjadi heboh di masyarakat D.N.Aidit berupaya meneruskannya dengan mengatakan: “Dan di sinilah betulnya pancasila sebagai alat pemersatu sebab kita sudah “satu” semuanya para saudara pancasila tidak perlu lagi sebab pancasila alat pemersatu bukan? kalau sudah “satu” semuanya apa yang kita persatukan lagi”.

Pada masa Demokrasi Terpimpin PKI memang mendapatkan kedudukan terpenting. Kader-kader PKI banyak yang duduk dalam DPR-GR serta Pengurus Besar Front Nasional dan Front Nasional Daerah, ada juga yang di angkat sebagai kepala daerah TNI-AD berusaha mengimbangi dengan mengajukan calon-calon lain tetapi usaha itu menemui kesulitan karena Presiden Soekarno memberikan dukungan yang besar pada PKI.

TNI-AD mensinyalir adanya tindakan-tindakan pengacauan yang dilakukan oleh PKI di Jawa Tengah, Sumatra Selatan, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Pemimpin TNI-AD melaporkan hal itu kepada Presiden Soekarno, berdasarkan Undang-Undang keadaan bahaya TNI-AD mengadakan tindakan pengawasan terhadap PKI melalui surat kabar PKI, Harian Rakyat dilarang terbit dan di keluarkan perintah untuk menangkap D.N.Aidit berserta kawan-kawannya. Di tingkat daerah kegiatan-kegiatan PKI di bekukan. Tindakan TNI-AD itu tidak di setujui oleh Presiden Soekarno dan memerintahkan agar putusan itu di cabut bahkan Presiden Soekarno tidak jarang mengajurkan agar masyarakat Indonesia tidak ber-komunistofobi.

Keadaan ekonomi Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin semakin terpuruk menjadi lahan yang subur bagi PKI dan rakyat yang miskin menjadi sasaran PKI untuk melancarkan propaganda-propaganda politiknya, oleh karena itu jumlah anggota PKI diperkirakan mencapai 20an juta ketika itu. PKI juga merupakan organisai yang besar dan memiliki jaringan cabang di seluruh Indonesia dan mereka pun juga di dukung oleh puluhan organisasi massa seperti Serikat Buruh (SOBSI), Barisan Tani Indonesia (BTI), Pemuda Rakyat dan Gerwani. Pada awal tahun 1965 hingga september 1965 merupakan masa ofensif radikal yang di tangani oleh ketua PKI Dipa Nusantara (D.N.) Aidit bersama kelomponya.

Sementara itu Angkatan Darat muncul sebagai organisasi militer pejuang yang juga mengemban tugas kemasyarkatan, oleh karena itu Angkatan Darat memiliki peran dalam bidang politik dan ekonomi, ketika perusahaan-perusahaan Belanda dan Asing lainnya di ambil ahli oleh pemerintah melalui kebjikan nasionalisasi. Banyak perwira AD yang mendapat tugas sebagai pemimpin perusahaan-perusahaan itu. Perkembangan itu tidak di sambut baik oleh PKI para perwira itu menjadi sasaran aksi PKI yang kemudian mereka menamakan sebagai kabir (Kapitalis Birokrat), oleh karena itu slogan PKI yang populer pada tahun 1965 adalah “ganyang kabir”, seiring dengan banyaknya partai politik dan organisasi massa yang telah dibubarkan oleh presiden. Terdapat segitiga kekuatan ketika itu yaitu PKI, Angkatan Darat, dan presiden adanya hubungan yang tidak harmonis antara PKI dan Angkatan Darat semakin mengkukuhkan kedudukan presiden sebagai penengah.

Menjelang terjadinya peristiwa G-30S/PKI di Madiun secara berturut-turut terjadi demonstrasi yang melibatkan hampir semua ormas PKI yang meneriakkan yel-yel ganyang kabir, ganyang komprador, antek neokolim dan sebagainya. Hal yang sama terjadi pula di Solo dan Klaten pada hari Rabu tanggal 29 September 1965 terjadi pula hal yang serupa di jalan Thamrin Jakarta dalam demo di Jakarta itu terdapat spanduk dengan tulisan yang mencolok “tunggu apa lagi ?” Pada hari Kamis tanggal 30 september 1965 merupakan hari yang sangat sibuk bagi Gerakan 30 September PKI melakukan suatu persiapan yang di selenggarakan di Lubang Buaya pada pukul 10.00 di pimpin oleh Kolonel Untung Sutopo  yang di hadiri oleh Latief, Suyono, Supeno, Suradi,Sukrisno, Kuncoro, Dul Arief, dan Pono. Untung menjelaskan lokasi Central Komando (Cenko) I metode komunikasi antara unit-unit, koordinasi aktivitas-aktivitas mereka, sandi-sandi, logistik,transportasi, suplai senjata, dan detail-detail teknis militer lainnya semua persiapan itu dilakukan selama siang hari pada tanggal 30 September 1965.

Pada tanggal 30 September 1965 malam Aidit bertemu dengan Mayjen Pranoto di rumah Syam Aidit dan Pranoto kemudian di bawa ke rumah sersan Surwadi di Halim Pada pukul 23.00 di tempat itu Aidit mengarahkan seluruh operasi dan menyiapkan penyelesaian politik (pergantian kekuasaan), setelah pembersihan para jenderal dilakukan kemudian di buat persiapan di rumah komodor  Susanto  di Halim untuk membentuk Kabinet Gotong-Royong dan membuat rencana pengunduran diri presiden di karena alasan kesehatan.

Sekitar pukul 01.30 dini hari tanggal 1 Oktober 1965 tujuh kelompok Pasukan Pasopati yang di pimpin oleh  Dul Arief  dan di tugaskan meculik para jenderal meninggalkan Pondok Gede, selanjutnya atas perintah Kolonel Untung pada pukul 04.00 pagi Batalion 454 dan 530 mengepung istana dan, mengendalikan stasiun RRI Pusat dan Gedung PN Telekomunikasi di Jalan Medan Merdeka Selatan. Ada enam jenderal yang menjadi korban keganasan G-30S/PKI ialah: Letnan Jenderal Ahmad Yani (Men/Pangad), Mayjen Haryono Mas Tirtodamo (Deputi III Pangad), Mayjen R. Suprapto (Deputi  II Pangad), Mayjen Siswondo Parman (Asisten I Pangad), Brigjen  Donal Izacus Panjaitan (Asisten IV Pangad), dan Brigjen Sutoyo Siswomiharjo (Inspektur Kehakiman).

Sementara itu Jenderal Abdul Haris Nasution berhasil lolos dari penculikan, akan tetapi putrinya  Ade Irma Suryani  terluka parah karena tertembak oleh penculik dan akhirnya meninggal di rumah sakit, ajudan Nasution menjadi sasaran penculikan Letnan Satu Pierre Andries Tendean, karena wajahnya mirip dengan Jenderal Nasution ketika itu juga di tembak Brigadir Polisi Karel Satsuit Tubun pengawal rumah Waperdam II  Dr. J. Leimena yang rumahnya berdampingan dengan rumah Nasution.

Menurut kesaksian Serka Bungkus pasukan yang bertugas ke rumah D.I.Panjaitan mendapat perlawanan sehingga operasi itu terlambat ketika pasukan-pasukan penculik akan membawa jenazah Panjaitan, seorang yang bernama Sukitman lewat sedang menuju posnya sedangkan Komandan Pasukan Cakrabhirawa khawatir dia bisa jadi saksi maka Sukitman kemudian juga di bawa ke Lubang Buaya dan di serahkan kepada Komandan Pasukan Pasopati Dul Arief.

Dul Arief muncul di Cenko I sekitar pukul 05.50 melaporkan bahwa para jenderal telah “diamankan” dan di masukan ke Lubang Buaya akan tetapi Nasution berhasil lolos, laporan itu di sampaikan kepada Aidit lewat Suyono yang bertindak sbeagai kurir bagi Syam, Aidit, dan Omar Dhani. Laporan tentang lolosnya Nasution membuat Aidit dan koleganya terkejut karena akan menimbulkan masalah besar, untuk itulah Suparjo menyatakan agar operasi ini dilakukan sekali lagi, Suparjo yakin bahwa tindakan ofensif harus di laksanakan saat itu juga karena musuh selama dua belas jam berada pada keadaan panik. Pada saat berada di istana ia melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung.

Akan tetapi para pemimpin gerakan saat itu tidak melakukan apa-apa. Hal itu yang menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi mereka sedangkan di Jawa Tengah. Gerombolan PKI juga mengadakan pembubuhan terhadap perwira TNI AD Kolonel Katamso komandan korem 072 Kodam VII Diponegoro dan kepala stafnya Letkol Sugionom, menjadi salah satu korban keganasan PKI keduanya di bawah ke kentungan sebelah utara Yogyakarta dan kemudian di bunuh pada 30 September 1965.

Cara penumpasan G-30S/PKI sesuai dengan tata cara yang berlaku bahwa apabila Men/Pangad berhalangan Pangkostrad Mayor Jenderal Soeharto yang mewakilinya segera melakukan pemetaan terhadap keberadaan Gerakan 30 September 1965, selain di Halim pemberontak menguasai Istana Merdeka, Stasiun RRI, dan Gedung Pusat Telekomunikasi yang semuanya berada di Jl. Medan  Merdeka Soeharto merasa perlu untuk tidak menunjukan reaksi yang berlebihan sampai rencana politik gerakan itu sudah benar-benar terbuka. Begitu mengetahui dari siaran RRI pada pukul 14.00 Soeharto berkesimpulan bahwa penculikan dan pembunuhan terhadap perwira tinggi AD merupakan bagian dari usaha perebutan kekuasaan (kudeta), Batalion 454/ Diponegoro dan 530/ Brawijaya yang berada di sekitar Medan Merdeka di salah gunakan oleh G-30S/PKI padahal mereka di datangkan ke Jakarta dalam rangka persiapan parade Hari Ulang Tahun ABRI tanggal 5 Oktober 1965 kemudian Soeharto segara melakukan operasi-operasi penumpasan.

Operasi militer di lakukan pada sore hari tanggal 1 Oktober 1965 pada pukul 19.15 pasukan RPKAD berhasil menduduki Gedung RRI Pusat dan Gedung Telekomunikasi serta mengamankan seluruh Medan Merdeka tanpa perlawanan, Batalion 328 Kujang/ Siliwangi menguasai Lapangan Banteng untuk pengamanan Markas Kodam V/ Jaya dan sekitarnya, Batalion I Kavaleri berhasil mengamankan BNI dan Percetakan Uang di Kebayoran dalam waktu singkat Jakarta sudah dapat dikuasai kembali oleh ABRI. Setelah penumpasan G-30S/PKI pada sidang paripurna Kabinet Dwikora pada tanggal 6 Oktober 1965 presiden memutuskan bahwa penyelesaian politik G-30S/PKI akan di tangani langsung oleh presiden namun penyelesaian politik tersebut tidak kunjung tiba sehingga menimbulkan kecemaskan dalam masyarakat bahwa PKI akan diberikan kesempatan untuk menyusun kekuatannya.

Situasi bertambah panas karena memburuknya keadaan ekonomi yang mengakibatkan kesejahteraan rakyat semakin merosot sedangkan laju inflasi mencapai 650% untuk mengatasi tingginya inflasi itu, pada tanggal 13 Oktober 1965 pemerintah mengumumkan kebijakan devaluasi nilai rupiah yaitu Rp.1000,- uang lama turun menjadi Rp.1,- uang baru dan di umumkan pula kenaikan tarif dan jasa sehubungan dengan devaluasi rupiah tersebut puncak ketegangan terjadi tatkala di tetapkan kenaikan harga BBM pada tangga 3 Januari 1966.

Sementara itu tuntutan penyelesaian seadil-adilnya terhadap para pelaku G-30S/PKI semakin meningkat tuntutan itu di pelopori oleh KAMI, KAPPI, dan KAPI, lalu munculnya pula KABI, KASI, KAWI, dan KAGI. Pada tanggal 26 Oktober 1965 kesatuan-kesatuan aksi tersebut bergabung dalam satu front yaitu Front Pancasila.

Setelah terbentuknya Front Pancasila gelombang demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI semakin bertambah luas, dengan di pelopori KAMI di mulailah aksi demonstrasi mahasiswa Universitas Indonesia pada tanggal 10 Januari 1966 yang terjadi di hampir seluruh jalanan ibu kota selama sekitar satu bulan mereka menyampaikan tuntutan atau aspirasinya, yang kemudian sering kita kenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura) kepada pemerintah, isi dari Tritura tersebut yaitu: Bubarkan PKI, Retool Kabinet Dwikora, dan turunkan harga atau perbaikan ekonomi.